Terlebih jika dilihat pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatakan Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Berdasarkan perintah konstitusi pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 jelas bahwa terkait syarat lain yang belum diatur oleh UUD harus diatur oleh undang-undang yang artinya hal tersebut menjadi hak dan kewenangan DPR bersama Presiden untuk menyepakati syarat calon presiden dan wakil presiden.
Hal itu bukan kewenangan MK, karena bukan persoalan konstitusional.
"Maka menjadi aneh ketika hakim MK menerima permohonan receh seperti ini sehingga membuat perkara menjadi berlarut-larut," ungkap Demas.
Menurut dia, sepertinya perlu dipertanyakan kemampuan analisa hukum para hakim MK yang senang membuat perkara murahan ini menjadi panggung eksistensi mereka.
Maka, lanjut Demas, apabila nantinya ternyata MK menerima permohonan syarat calon presiden dan wakil presiden boleh berusia kurang dari 40 tahun dengan syarat berpengalaman/ pernah menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka sangat jelas kepentingan ketua MK kepada kakak iparnya yaitu Presiden Jokowi.
Dia mendorong MK mempelajari lebih detail lagi sebelum memutuskan uji materi tersebut agar kemudian tidak menjadikan sebuah jebakan mematikan bagi Presiden Jokowi.
"Terpenting MK tidak mengkhianati Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan syarat calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan DPR dan Presiden, bukan MK," demikian Demas.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Teddy Indra Wijaya: Dari Ajudan Jokowi ke Seskab Rasa Perdana Menteri – Naik Tak Wajar atau Buah Kepercayaan?
Gatot Nurmantyo Bongkar Alasan Dipecat Jokowi dari Panglima TNI: Saya Ditendang karena Tidak Nurut
Qodari Resmi Jabat Kepala Bakom: Gaya Komunikasi Pemerintah Berubah Total Jadi Lebih Agresif dan Siap Perang Narasi
Ray Rangkuti Kecam Reshuffle Kelima Prabowo: Cuma Mutasi Figur Lama, Nggak Ada Perubahan Signifikan