POLHUKAM.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeklaim ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini yang menjadi alasan MK memperbolehkan orang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada dan berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam pilpres.
“Maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum menyangkut putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Gambir, Senin (16/10/2023).
Atas dasar itu, syarat pencalonan bagi capres dan cawapres, bukan hanya berdasarkan batas usia minimal 40 tahun. Dengan begitu, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dapat maju dalam Pilpres 2024.
Sebab, MK juga memberikan peluang bagi yang berpengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Tokoh atau figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik, atau kepercayaan negara,” ujar Guntur melanjutkan.
Artikel Terkait
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?
Tragedi Ngada: Benarkah Sekolah di Indonesia Sudah Gratis?
Masa Depan Suram PSI? Analis Beberkan Risiko Fatal Andalkan Jokowi dan Kaesang