Hendardi: MK telah Memimpin Penyimpangan Kehidupan Berkonstitusi

POLHUKAM.ID -Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan Konstitusi RI.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mengungkapkan bahwa MK tak ubahnya sedang mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional (constitutional evil).

“MK sesuka hati menafsir ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. MK yang mengklaim sebagai the sole interpreter of the constitution atau satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan (constitutional evil),” jelas Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (16/10).

“Apapun alasannya, MK telah melampaui batas kewenangannya. MK telah mengambil alih peran DPR dan Presiden, dua institusi yang mempunyai kewenangan legislasi, karena dengan putusan menerima dan mengubah bunyi pasal tersebut, artinya MK menjalankan positive legislator,” jelasnya.