Menurut Sigit, PSI juga berperan dalam melancarkan kritik soal kebijakan nasional.
Sebab, dia mengatakan PSI kerap mengkritik kebijakan penanganan covid-19 hingga kebijakan lainnya.
"Di level nasional, PSI mengkritik soal kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, RUU TPKS, mandeknya pembahasaan RUU PDP, hingga kebijakan pembelian alutsista Kementerian Pertahanan," terangnya.
Menurut dia, PSI juga berperan dalam mengawasi kebijakan di daerah lain.
"PSI juga vokal di daerah ketika anggota DPRD PSI Kota Bandung walk out karena tidak setuju dengan APBD yang tidak pro-rakyat. PSI Sulawesi Utara (Sulut) dan NTT juga terkenal vokal dan sering mengkritik pemerintah provinsinya," jelasnya. (*)
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?