Menurut Sigit, PSI juga berperan dalam melancarkan kritik soal kebijakan nasional.
Sebab, dia mengatakan PSI kerap mengkritik kebijakan penanganan covid-19 hingga kebijakan lainnya.
"Di level nasional, PSI mengkritik soal kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, RUU TPKS, mandeknya pembahasaan RUU PDP, hingga kebijakan pembelian alutsista Kementerian Pertahanan," terangnya.
Menurut dia, PSI juga berperan dalam mengawasi kebijakan di daerah lain.
"PSI juga vokal di daerah ketika anggota DPRD PSI Kota Bandung walk out karena tidak setuju dengan APBD yang tidak pro-rakyat. PSI Sulawesi Utara (Sulut) dan NTT juga terkenal vokal dan sering mengkritik pemerintah provinsinya," jelasnya. (*)
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Ijazah Jokowi Palsu? Survei Buktikan Mayoritas Masyarakat Justru Tidak Percaya
Gibran Dinilai Cerdas & Visioner, Survei Buktikan 71% Publik Puas!
Rizal Fadillah Sebut Jokowi Tak Hafal Salam UGM, Tuduh Ijazah Palsu: Stop Tipu-tipu!
Program MBG Prabowo-Gibran: Capaian Spektakuler di Tahun Pertama!