POLHUKAM.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan ratusan penjabat (Pj) kepala daerah di seluruh tingkatan mulai dari gubernur, bupati dan wali kota di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (30/10) kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta para Pj kepala daerah untuk menjaga netralitas dalam perhelatan Pilpres 2024.
Pengumpulan 197 Pj kepala daerah tersebut memicu beragam spekulasi politik dari berbagai pihak. Politikus PDI Perjuangan Sirra Prayuna menduga, ada kepentingan politik dalam pengumpulan para Pj kepala daerah tersebut.
"Saya kira dengan situasi politik Pilpres hari ini, kalau ditarik dalam konteks politik elektoral, kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Kekuasaan akan di kapitalisasi untuk memenangkan salah satunya pasangan capres-cawapres," kata Sirra kepada wartawan, Rabu (1/11).
Sirra mengutarakan, salah satu indikasi pengumpulan ratusan PJ kepala daerah itu mengarah pada kepentingan politik pemenangan Pilpres 2024. Pasalnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para Pj Kepala daerah tersebut kapanpun.
"Bahasa keras Presiden hari ini kepada para PJ Gubernur dan bupati/wali kota itu menunjukkan bahasa otoriter. Presiden mengatakan saya punya hak untuk mengawasi setiap hari, padahal fungsi koordinasi PJ kepala daerah itu ada di Mendagri. Tapi kali ini Jokowi turun langsung, sehingga patut diduga," jelasnya.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara