Orkestrasi Dinasti Politik Jokowi Makin Akut, Reformasi Jilid II Menanti

POLHUKAM.ID -Usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), orkestrasi  dinasti politik Presiden Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya semakin menjadi-jadi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah dijatuhkan vonis pemecatan sebagai ketua oleh MKMK malah melakukan perlawanan dengan menolak pemecatannya terhadap dirinya.

“Ketua MK ini sudah tidak menggunakan akal sehatnya, padahal sudah 40 tahun menjadi hakim, hanya kekuatan yang sangat besarlah yang bisa mendorong Anwar Usman ini untuk melakukan perlawanan,” ujar Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna dalam keterangannya, Rabu malam (8/11).

Menurut Hanif, seharusnya Jokowi sebagai presiden mulai menarik diri dan menurunkan hasratnya untuk terus berkuasa melalui dinastinya.

“Perlawanan dari mahasiswa dan aktivis pergerakan terus tereskalasi dan semakin massif diberitakan di media-media sosial dan diskusi publik terkait naifnya dinasti Jokowi,” ucapnya.

Hal tersebut, sambung dia, memaknai arti demokrasi yang semakin memanas dan mulai tidak terkendali.. Penolakan terhadap pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi menggema hampir di seluruh pelosok negeri, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

“Negara kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, kondisi ini hampir mirip dengan masa Orde Baru, dimana orang-orang mulai direpresi pada saat menyampaikan aspirasi. Bahkan seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) direpresi oleh oknum TNI/Polri melalui orang tuanya. Kelakuan oknum TNI/Polri ini mengingatkan kita kembali betapa zalimnya penguasa di masa perjuangan Reformasi,” terang Hanif.