POLHUKAM.ID - Jaringan Aktifis Reformasi Indonesia Maju 98 (Jari Maju 98) buka-bukaan soal ketidaknetralan Mahfud MD terhadap pejabat daerah yang sudah terang-terangan mendukung dirinya sebagai cawapres.
Temuan tak netralnya Menko Polhukam Mahfud MD karena mengetahui Pj kepala daerah (Kabupaten Sorong) memerintahkan kepada Kepala BIN Daerah (KABINDA) untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.
"Ini mengagetkan kita semua. Ditambah lagi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tidak terkait ranah hukum dan tidak akan mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN),” katanya.
“Ini pernyataan yang absurd dan melemahkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah," kata Ketua Jari Maju 98, Rahman Toha, Jumat (17/11/2023).
Rahman Toha menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menilai, harusnya penunjukan Pj kepala daerah adalah sebuah upaya kebijakan yang profesioanl dan tidak ditunggangi kepentingan politik, terutama pemenangan salah satu capres.
Namun, temuan ini telah membuka mata adanya upaya obius power atau penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dan institusi lain seperti BIN.
"Apakah pakta integritas Pj kepala daerah juga sama dilakukan untuk daerah-daerah lain? tentu ini jadi tanda Tanya besar buat kita semua," ujarnya.
Artikel Terkait
Logo Babi di Acara Maulid Nabi: Intrik Politik atau Pelecehan Agama? Ini Analisis dan Tuntutannya
Bahlil Naikkan Harga BBM & LPG: Bumerang Politik Pertama untuk Pemerintahan Prabowo?
Letjen Djon Afriandi Diduga Tampar Ajudan Prabowo: Fakta atau Hoax Viral?
Jokowi Balas Klaim JK: Saya Orang Kampung - Ini Makna Politik di Baliknya