Dia menilai, rapor merah penegakkan hukum di era pemerintahan Jokowi hanya sekadar membuat sensasi. Dengan tujuan publik mulai meliriknya sebagai salah satu pilihan capres paling tepat di Pemilu 2024.
"Ganjar ingin sekadar menarik simpatik, membangun persepsi paling tahu soal buruknya pemerintahan ini. Pertanyaan publik malah berbalik, kenapa jika buruk, tidak diungkapkan sejak dulu," ujarnya.
Maka dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, komunikasi politik Ganjar dalam membangun persepsi berseberangan dengan Jokowi malah bakal merugikannya.
Sebab, Efriza memandang Mahfud MD yang kini telah resmi menjadi cawapresnya merupakan pembantu Jokowi. Bahkan hingga kini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Ini malah akan mengerutkan dahi publik. Sebab, publik menilai Mahfud berkinerja baik. Dia dianggap mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia, malah kinerja Mahfud tak dihargai oleh Ganjar sendiri, ini ironi," tandas Efriza
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
JK Siap Polisikan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Ini Tudingan Rp 5 Miliar yang Bikin Heboh
Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai: Inilah Alasan Pengamat Bilang Isu Ini Sengaja Diperpanjang!
Juli-Agustus 2026 Kritis! Peringatan Jusuf Kalla Soal Potensi Chaos Nasional Akibat Defisit Rp1.000 Triliun
AM Hendropriyono Buka Suara: Ini Alasan Seskab Teddy Disebut Cerminan Pemimpin Masa Depan