Soal itu, Pratama menyebut serangan hacker kepada lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di beberapa negara.
Menurut dia, dampak dari penyerangan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu akan membesarkan nama hacker dan nilainya mudah dijual.
Lanjut Pratama, Indonesia saat ini menduduki peringkat 24 keamanan siber dari 165 negara. Peringkat tersebut, sambung Pratama, tergolong baik dan menunjukan tumbuhnya ekonomi digital yang terlegitimasi.
“Tetapi kenyataannya, keamanan siber Indonesia nyungsep, senyungsep-nyungsepnya. Ternyata peringkat itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan pertahanan diri, sehingga kebocoran data terjadi terus menerus,” jelasnya.
“Itu terjadi nggak cuma di 1-2 institusi, tapi terjadi di banyak institusi,” tambah dia.
Pratama menyebut contoh institusi yang pernah terjadi kebocoran data dalam jumlah besar adalah BPJS Kesehatan dan Dukcapil.
“Menurut saya ini hal yang tidak perlu terjadi, kalau kita, pemerintah kita aware terhadap security,” pungkasnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?