POLHUKAM.ID -Politikus partai Golkar, Bahlil Lahadalia tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyamakan pemerintah sekarang seperti order baru. Sebab, fakta yang terjadi sekarang jauh dari era orde baru.
Bahlil mengatakan, sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 sampai 2023 sekarang, menteri terbanyak berasal dari partai pendukung pemerintah. Tidak ada penguasaan hanya dari satu kelompok.
"Para menteri tersebut di antaranya berasal dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Jadi siapa yang sebenarnya Orde Baru itu?" kata Bahlil, Senin (4/12).
Bahlil kemudian menyinggung jika sekarang masih zaman Orde Baru, maka dirinya tidak akan menjadi menteri seperti sekarang ini. Sebab, dirinya berasal dari kampung, bukan lingkaran penguasa.
"Bapak, ibu semua jangan kita lupa, di zaman Orde Baru, orang kayak saya belum tentu jadi menteri karena dari kampung. Dalam konten keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pemilu kita, untuk calon presiden itu sebenarnya harus S1. Tapi kemudian direvisi untuk SMA, gak ada yang ribut. Itu semua demokrasi. Kenapa sekarang kita harus mempersoalkan tentang persoalan ini?," ujarnya.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengajak para pendukung Prabowo-Gibran untuk tidak memedulikan pihak manapun, termasuk capres atau cawapres yang menyinggung kubu Prabowo-Gibran. Ia menilai, pihak yang marah-marah biasanya pihak yang sedang panik.
Artikel Terkait
Mens Rea Pandji: Analisis Lengkap Kontroversi, Gibran, dan Tudingan Antek Asing yang Mengguncang
PDIP 2029: Strategi Penyeimbang Rahasia & Peluang Duet Ulang Megawati-Prabowo?
Jokowi Masih Disalahkan? Kritik Pedas Ini Ungkap Alasan Nama Mantan Presiden Selalu Muncul di Setiap Masalah Bangsa
Eggi Sudjana Temui Jokowi di Solo: Benarkah Ada Permintaan Maaf? Ini Faktanya!