Presiden lantas menjelaskan bahwa penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan BLT El Nino untuk merespons kemarau panjang. Hal ini juga telah dijalankan Pemerintah sejak September 2023, lagi-lagi dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat.
Presiden juga menanggapi dengan santai isu politisasi bansos yang dikaitkan dengan pemilu mendatang.“Oh udah dari dulu. Ini 'kan sudah dari September," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan jumlah anggaran bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun, atau naik Rp20 triliun dari anggaran bansos pada tahun 2023 sebesar Rp476 triliun.
Baca Juga: Bawaslu Sebut Ada Dugaan Pidana Pemilu di DPT Johor Bahru Malaysia
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor dan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.
Ia menegaskan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.
"Saya ingin menekankan kepada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-Undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di DPR, dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama," kata Menkeu Sri Mulyani.***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sinarharapan.co
Artikel Terkait
Teddy Indra Wijaya: Dari Ajudan Jokowi ke Seskab Rasa Perdana Menteri – Naik Tak Wajar atau Buah Kepercayaan?
Gatot Nurmantyo Bongkar Alasan Dipecat Jokowi dari Panglima TNI: Saya Ditendang karena Tidak Nurut
Qodari Resmi Jabat Kepala Bakom: Gaya Komunikasi Pemerintah Berubah Total Jadi Lebih Agresif dan Siap Perang Narasi
Ray Rangkuti Kecam Reshuffle Kelima Prabowo: Cuma Mutasi Figur Lama, Nggak Ada Perubahan Signifikan