Pada saat bersamaan, sesal Hasto, digunakan pula instrumen negara dan sumber-sumber daya negara yang kemudian mengubah peta politik hingga akhirnya partai banteng moncong putih mendapatkan 16 persen.
“Bukan sekadar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu. Tapi suatu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Di sisi lain, Hasto juga menyoroti dampak dari politisasi bansos yang mencapai Rp496 triliun terhadap preferensi pemilih.
Meskipun operasi ini awalnya ditujukan kepada pasangan Ganjar-Mahfud, namun PDIP juga mengalami tekanan serupa di lapangan.
“Belum lagi, pengerahan dari aparat-aparat negara yang seharusnya netral, itu seperti dari TNI dan polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN, semua diupayakan untuk kegiatan-kegiatan elektoral termasuk Menteri Investasi,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?