“Bukan hanya sekedar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir, yang sebenarnya itu ditujukan kepada pasangan Ganjar Mahfud tetapi di lapangan PDIP juga mengalami suatu tekanan yang sama,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, dikutip Minggu (17/3/2024).
Hasto menyinggung kucuran bansos dari pemerintah terbukti mempemgaruhi suara pemilih. “Dari hasil survei yang terpercaya misal dari kompas itu kan itu kan mempengaruhi preferensi pemilih hampir 51 juta orang, nilainya mencapai Rp 496 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, Hasto menyebut pengerahan aparat hingga para menteri untuk memenangkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Pengerahan dari aparat aparat negara yang seharusnya netral seperti TNI dan Polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural menteri agama, menteri perdagangan, kemudian menteri BUMN semua diupayakan untuk kegiatan elektoral,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hasto menyinggung pelaporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) kepada mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jawa Tengah berinisial S.
Keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan gratifikasi.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Dibilang Takut ke Misbakhun, Benarkah Ada yang Ditutup-tutupi?
Jokowi-Prabowo Bertemu: Ini 5 Fakta di Balik Pertemuan yang Bikin Penasaran!
Prabowo Dibela Gerindra Pasca Sindiran Anies: Presiden Harusnya Pimpin Semua Pihak
AHY Diincar Jadi Cawapres 2029, Didorong Lengkapi Elektabilitas Prabowo?