Hal itu diketahui dari surat rekomendasi DPP Partai Golkar kepada seluruh pimpinan DPD provinsi dan kabupten/kota pada 18 Maret 2024.
Surat yang ditandatangani Waketum Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Lodewijk F. Paulus itu mencantumkan nama 14 lembaga survei yang hasil risetnya patut jadi bahan pertimbangan pengurus daerah dalam menentukan pasangan calon kepala daerah.
Di antara lembaga survei yang direkomendasikan terdapat nama Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC), Charta Politika dan Polmark Indonesia.
Padahal, pimpinan lembaga-lembaga tersebut sangat vokal mendukung pemakzulan Presiden Jokowi dan menentang pencalonan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Golkar pada Pemilu 2024 lalu.
Sebelumnya, Founder & CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera dimakzulkan.
Alasannya, Presiden Jokowi telah secara terang-terangan melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024. “Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian pemilu 2024,” kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
Menurut Eep, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan.
Konsultan politik pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu menilai Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara