POLHUKAM.ID -Peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kecil. Apalagi jika partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu berhasrat mendapatkan kursi menteri.
Direktur Eksekutif Sentral Politik, Subiran Paridamos menilai, PKS tidak bisa menuntut jatah kursi menteri kepada Prabowo, mengingat di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kemarin tidak berada di Koalisi Indonesia Maju.
"Memang dari segi momentum dan komunikasi politik, sebenarnya PKS masih ada harapan untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran, asal masuk dengan tanpa syarat alias tanpa reward kursi menteri dan sejenisnya," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/5).
Dia mengamati, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung dan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin telah dinaungi banyak parpol, antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Gelora.
"Koalisi Prabowo-Gibran sudah hampir mengalami obesitas kekuatan politik. Pembagian kue kekuasaan tentu akan semakin menciptakan daya saing tinggi antar partai di dalam koalisi," tuturnya.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara