"Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?" tuturnya.
Dia juga menyebut para menteri akan sulit memisahkan anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasi saat berkampanye di suatu tempat.
"Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," ungkap Jamiluddin.
Dia menambahkan dua hal itu sulit diatasi para menteri yang teridentifikasi kampanye karena sepantasnya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri.
"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Jokowi yang hentikan," tuturnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang