"Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?" tuturnya.
Dia juga menyebut para menteri akan sulit memisahkan anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasi saat berkampanye di suatu tempat.
"Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," ungkap Jamiluddin.
Dia menambahkan dua hal itu sulit diatasi para menteri yang teridentifikasi kampanye karena sepantasnya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri.
"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Jokowi yang hentikan," tuturnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara