POLHUKAM.ID -Sejumlah kebijakan aneh bermunculan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan hingga di penghujung pemerintahannya.
Mulai dari kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mewajibkan pemotongan gaji karyawan 2 persen, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, dan sebagainya.
Teranyar, yang cukup menghebohkan masyarakat, adalah kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor, yang diberlakukan mulai awal 2025.
Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, berpendapat, kebijakan nyeleneh itu akan berdampak negatif bagi citra Jokowi di mata publik, di akhir masa jabatan.
"Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling menyengsarakan rakyat, jika program tidak populer semacam itu diteruskan," kata Dedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (21/7).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu juga berpendapat, sejumlah kebijakan aneh yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi itu disebabkan pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?