POLHUKAM.ID -Kewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor baik roda maupun roda empat diduga ada "permainan" antara pemerintah dan pemilik usaha jasa asuransi.
Demikian pendapat Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (21/7).
"Pasti ini akan swasta yang akan makan gurihnya kue asuransi," kata Deddy
Legislator dari Fraksi PDIP ini mencurigai ada agenda terselubung dari mencuatnya kebijakan kewajiban asuransi tersebut, antara pemerintah dengan pengusaha jasa asuransi.
"Saya justru melihat ini apakah ini ada hidden agenda atau katakanlah kepentingan industri asuransi di sini," kata Deddy.
Deddy menambahkan, kewajiban asuransi ini bukan karena sulitnya pemerintah mencari dana tambahan untuk membayar utang negara tahun depan yang jatuh tempo Rp800 triliun.
"Saya enggak melihat itu. Saya melihat lebih karena enggak ada urusannya sama APBN ini," tutupnya.
Artikel Terkait
PMI Investasi Rp 5,3 Triliun di Indonesia: Sampoerna Jadi Pusat Ekspor Global untuk 30+ Negara?
Impor 105 Ribu Pikap India Ditolak, Mahasiswa Desak Dirut Agrinas Dicopot!
Gagal Total Negosiasi ART? Pakar Sebut Tim Ekonomi Prabowo Hanya Jadi Janitor AS
Ijazah Paket C Tiyo Ardianto Disorot, Buni Yani: Tak Masalah, Ini Justru Buktikan...