POLHUKAM.ID -Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat kebijakan yang membebani pemerintahan yang akan datang.
Hal ini menyinggung soal kebijakan pemerintahan yang mewajibkan asuransi untuk kendaraan bermotor yang bakal berlangsung Januari 2025 mendatang.
"Jangan malah membuat kebijakan yang belum dikaji secara matang tapi bisa berdampak membebani masyarakat dan membebani pemerintah yang akan datang," kata HNW di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).
Legislator dari Fraksi PKS ini menuturkan wacana tersebut perlu dihentikan dan memberikan peluang bagi pemerintah baru untuk mengatur regulasi di masa pemerintahan yang akan datang.
"Sebaiknya menurut saya sih wacana ini terlebih dahulu diendapkan gitu ya berikanlah kesempatan kepada pemerintah yang akan datang mengurusi periode yang akan datang itu mestinya seperti apa," jelasnya.
Dia khawatir kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini bakal menyusahkan pemerintahan yang akan datang.
"Kalau sekarang sudah diputuskan dan ternyata itu memberatkan pemerintahan yang akan datang karena ditolak oleh masyarakat tentu menyusahkan pemerintahan yang akan datang," tutupnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gibran Tak Salami Sejumlah Menteri, Perang Dingin Dimulai?
Tidak Aneh Gibran Tak Salami Menteri di Batujajar
Di Balik Ijazah dan Pasar Pramuka: Kesaksian Eks BIN Tentang Kebenaran Yang Dikubur!
Pengamat Sindir Sikap Bocah Wapres Gibran Tak Salami AHY: Secara Mental Tidak Siap Memimpin, Gesture Politiknya Tidak Membaur!