Warning Prabowo hingga Spanduk Bahlil No Gas 3 Kg Yes, Posisi Menteri ESDM Bahlil di Ujung Tanduk?

POLHUKAM.ID - Amankah posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Benarkan posisi Bahlil Lahadalia kini di ujung tandung, terancam direshuffle?

Itu semua buntut kebijakan Bahlil Lahadalia soal elpiji 3 Kg atau gas melon.

Awalnya, pemerintah melarang pengecer gas melon untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. 

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

Karena menimbulkan polemik dan banyak rakyat menjerit, Presiden Prabowo Subianto turun tangan menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 Kg seperti biasa. 

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. 

Terkini muncul spanduk bergambar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan tulisan 'Bahlil No Gas 3 Kg Yes' bertebaran di sejumlah titik di Jakarta hingga Bogor, Jawa Barat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bertebarannya spanduk tersebut mengindikasikan amarah rakyat kepada sang menteri.

"Spanduk tersebut kiranya bentuk protes rakyat terhadap Bahlil. Protes itu sebagai wujud kekecewaan rakyat atas kebijakan Bahlil mengenai Gas 3 Kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal," kata Jamiluddin kepada Tribunnews, Kamis (6/2/2025).

Prabowo akan Singkirkan Menteri yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait adanya isu reshuffle kabinet.

Prabowo menegaskan, jika para menterinya di Kabinet Merah Putih tak mau bekerja untuk rakyat, maka Presiden ke-8 RI itu tak segan untuk memecat atau menyingkirkan menteri tersebut dari kabinet.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan."

"Mau lebih jelas lagi?" kata Prabowo saat menghadiri puncak hari lahir (harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) Bahlil Masuk di Daftar 5 Menteri Layak Diganti Versi Celios

Menurut Prabowo, selama ini rakyat selalu menuntut pemerintah untuk bekerja dengan bersih dan benar.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. 

"Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," terang Prabowo.

Kata Gerindra soal Reshuffle Kabinet

Tak hanya Prabowo, isu soal reshuffle kabinet ini juga turut diungkapkan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, reshuffle tergantung kepada Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

Meski ada berbagai masalah yang dilakukan sejumlah menteri, atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Muzani, bagi Prabowo itu merupakan penyempurnaan dari suatu proses.

"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ucapnya.

Muzani pun tak menjawab tegas, saat disinggung adanya berbagai masalah yang dilakukan para pembantu presiden, akan mengganggu kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo.

"Tergantung bagaimana melihatnya," ucap Ketua MPR RI itu.

Daftar Menteri Disorot usai 100 Hari Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Untuk diketahui, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri yang disorot publik karena melakukan kesalahan.

Di mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengakui menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan Haul ibundanya, sekaligus Hari Santri, dan Tasyakuran.

Hingga yang terbaru polemik Menteri Dikti Saintek Soemantri Brodjonegoro yang diduga melakukan kekerasan dan melakukan pemecatan sepihak terhadap ASN.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Sementara publik yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.

Masih berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan pemerintah Prabowo mencapai 85,8 persen.

Sementara bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.

Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko mengatakan ada harapan besar dari masyarakat untuk pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

“Ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya dua periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru."

"Jadi ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini,” ucap Vincentius Gitiyarko dikutip dari Kompas TV soal “Survei Litbang Kompas: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran” pada Senin (20/1/2025).

“Kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah Pemilu itu juga berjalan relatif lancar, dalam tanda kutip ya."

"Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang,” ucapnya.

Prabowo Beri Warning ke para Menterinya

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui ada menteri yang tak sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dasco saat menjawab mengenai isu reshuffle kabinet setelah Prabowo sempat memberi sinyal.

"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. "

"Apakah itu yang dimaksud (reshuffle), kita akan lihat seperti apa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat disinggung mengenai pernyataan Prabowo yang akan menyingkirkan menterinya yang tak bisa bekerja, Dasco mengaku tak tahu secara pasti.

Ia hanya memastikan, para menteri dan wakil menteri telah menandatangani pakta integritas sebelum diangkat.

Di dalam pakta integritas itu, kata Dasco, memuat beberapa pasal yang menjadi bahan evaluasi terkait kinerja para menteri dan wakil  menteri.

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, Pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," urai Dasco.

"Jadi begini, menteri atau wamen sebelum diangkat, itu membuat atau menandatangani pakta integritas."

"Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi, apakah itu kemudian dipenuhi atau tidak," jelasnya.

Meski demikian, Dasco mengatakan, merujuk pernyataan Prabowo dan adanya menteri yang tak sejalan, maka tinggal menanti keputusan sang Presiden selanjutnya. Ia menyebut Prabowo adalah sosok yang terbuka.

Maka dari itu, Dasco mengatakan, apabila Prabowo sudah berbicara terkait para pembantunya, hal tersebut bisa menjadi peringatan.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," pungkas Dasco, dilansir Kompas.com.

Menteri Bahlil Masuk di Daftar 5 Menteri Layak Diganti Versi Celios

Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat merilis survei terkait kinerja dari menteri Prabowo dengan tajuk 'Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan' pada Selasa (21/1/2025).

Salah satu hasil survei tersebut juga menyangkut menteri yang layak di-reshuffle oleh Prabowo.

Celios pun menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle itu berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.