- Minim pencapaian konkret, hanya membanggakan bahwa "belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat" tanpa kebijakan nyata terkait perlindungan HAM.
- Kurang responsif dalam menangani kasus HAM, termasuk konflik di Pulau Rempang dan kasus pagar laut di Tangerang yang mendapat sorotan DPR.
3. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM)
- Kurang inovasi dalam pengelolaan koperasi, tidak ada terobosan signifikan selama 100 hari pertama.
- Dugaan keterlibatan dalam skandal data dan judi online, memperburuk citra kementerian.
4. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM)
- Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg menimbulkan polemik, menyebabkan pedagang kecil kehilangan penghasilan dan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.
- Minim sosialisasi kebijakan, membuat kebingungan di kalangan masyarakat hingga akhirnya Presiden Prabowo turun tangan untuk membatalkan kebijakan tersebut.
5. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
- Kepemimpinan yang diprotes ASN, dituding arogan dan semena-mena dalam memecat pegawai.
- Belum menyelesaikan pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN, yang tertunda selama bertahun-tahun.
KKMP Dorong Reshuffle untuk Pemerintahan yang Lebih Efektif
KKMP mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan reshuffle kabinet.
"Sebagai Presiden pilihan rakyat, Prabowo harus memastikan bahwa menterinya bekerja maksimal dan tidak justru menjadi beban pemerintahan. Jika masih ada yang sering bermanuver dan membuat kontroversi, lebih baik mundur atau dicopot saja," pungkas Presidium KKMP.
Sumber: PorosJakarta
Artikel Terkait
Tembok Ratapan Solo di Google Maps: Ancaman Nyata bagi Masa Depan PSI Pasca-Jokowi?
Jokowi Klaim Tak Teken Revisi UU KPK 2019, Tapi Pengamat Beberkan Fakta Mengejutkan Ini
Gibran Jadi Bumerang Prabowo di Pilpres 2029? 3 Alasan Analis Prediksi Duet Ini Berisiko
Ketua BEM UGM Bongkar 4 Fitnah Keji yang Diterimanya: Dari LGBT hingga Penilapan Dana