PDIP sebut Jokowi Tak Berhak Komentari Instruksi Megawati

POLHUKAM.ID -DPP PDIP menanggapi komentar Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi soal Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan retret.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa instruksi Megawati adalah urusan internal partai, bukan urusan orang luar.

Dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 bertanggal 20 Februari 2025, Megawati meminta kader-kadernya yang baru dilantik menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2024.

"Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said dikutip Jumat 21 Februari 2025.

Meski begitu, Said mengaku tidak bisa memastikan apakah seluruh kader PDIP akan mengikuti instruksi Megawati tersebut.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, seharusnya para kepala daerah mengikuti retret. Pasalnya, lanjut Jokowi, kepala daerah dipimpin oleh rakyat.

"Ya mestinya hadir, datang karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bukan untuk yang lain," kata ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka ini

Sumber: RMOL