POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto berhak dan wajib menegur para menteri Kabinet Merah Putih yang sering menemui dan menerima arahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, pembicaraan-pembicaraan di luar pemerintahan itu justru berpotensi membahayakan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu sendiri.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 19 April 2025.
“Prabowo perlu menegur, bahkan perlu menimbang untuk mengganti tokoh-tokoh tersebut dengan yang lebih profesional dan fokus pada kerja, bukan pada hubungan politis,” kata Dedi.
Di sisi lain, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyesalkan cara Jokowi yang terkesan ingin memamerkan powernya kepada publik.
“Bagaimanapun Jokowi sudah tidak lagi miliki kekuasaan, intensitas menteri yang berkunjung perlu diwaspadai adanya upaya matahari kembar dalam politik Tanah Air,” kata Dedi.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri
Partai Ummat Bergolak, Kader Gugat AD/ART
4 Pulau Sengketa Aceh dan Sumut Kembali Disorot, Pakar Hukum Dukung Evaluasi Ulang
Keputusan Mendagri Soal Empat Pulau Aceh Jahat dan Harus Dicabut