POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto berhak dan wajib menegur para menteri Kabinet Merah Putih yang sering menemui dan menerima arahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, pembicaraan-pembicaraan di luar pemerintahan itu justru berpotensi membahayakan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu sendiri.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 19 April 2025.
“Prabowo perlu menegur, bahkan perlu menimbang untuk mengganti tokoh-tokoh tersebut dengan yang lebih profesional dan fokus pada kerja, bukan pada hubungan politis,” kata Dedi.
Di sisi lain, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyesalkan cara Jokowi yang terkesan ingin memamerkan powernya kepada publik.
“Bagaimanapun Jokowi sudah tidak lagi miliki kekuasaan, intensitas menteri yang berkunjung perlu diwaspadai adanya upaya matahari kembar dalam politik Tanah Air,” kata Dedi.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Roy Suryo Bocorkan 3 Ancaman Serius untuk Rismon Usai Bersih-bersih Kasus Ijazah Jokowi
Susi Pudjiastuti Sindir Bahlil: Ketahuan Tak Pernah Masak! Ini Fakta di Balik Imbauan Matikan Kompor
Anies Baswedan Datang ke Cikeas Tanpa Undangan: SBY & AHY Bereaksi, Ini Motif Tersembunyi!
Buku Otak Politik Jokowi Segera Terbit: Riset Neurologi Ungkap Sisi Lain Jokowi?