Profil Eks KSAL Slamet Soebijanto, Keras Desak Gibran Dimakzulkan: Dia Nggak Masuk Kriteria!

Dalam kariernya, ia pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1999 hingga 2000.

Selain itu, Tyasno juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Tak sampai di situ, Tyasno Sudarto juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Baca juga: 103 Jenderal hingga 73 Laksamana Forum Purnawirawan TNI Tandatangani Surat Usulan Gibran Diganti

3. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Slamet Soebijanto adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada tahun 2005 hingga 2007.

Ia merupakan jenderal bintang empat yang berasa dari institusi TNI AL.

Slamet menjadi KSAL pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alumnus Akabri 1973 tersebut juga pernah menjabat beberapa posisi strategis di TNI AL.

Slamet tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wagub Lemhannas pada 2003 hingga 2005.

Jauh sebelum itu, ia juga sempat menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI hingga Pangarmatim.

4. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Hanafie Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

Ia tercatat aktif menjabat sebagai KSAU pada tahun 1998 hingga 2002.

Jenderal bintang 4 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1969.

5. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno

Try Sutrisno adalah tokoh militer di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988 hingga 1993.

Kariernya di TNI pun terbilang cemerlang. Jenderal bintang 4 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai KSAD pada 1986 hingga 1988.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya hingga Pangdam IV/Sriwijaya.

Dalam awal-awal kariernya, Try Sutrisno juga sempat menjadi ajudan pribadi Presiden Soeharto.

Setelah pensiun dari TNI, Try Sutrisno dipercaya menjadi Wakil Presiden ke-6 RI pada era Orde Baru.

Kala itu ia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998.

Forum Purnawirawan TNI Sampaikan 8 Tuntutan Nasional

Desakan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak datang dari Slamet seorang. 

Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal, mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang memuat delapan tuntutan nasional.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh tokoh-tokoh militer senior seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dokumen diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Forum ini mengklaim bahwa sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel telah membubuhkan tanda tangan pada pernyataan sikap tersebut.

Di antara poin pentingnya adalah:

1. Kembali ke UUD 1945 versi asli.

2. Mendukung program ASTA CITA Kabinet Merah Putih, kecuali pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN seperti PIK 2 dan Rempang.

4. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing dari Cina.

5. Penertiban pertambangan sesuai UUD 1945 Pasal 33.

6. Reshuffle kabinet terkait menteri yang diduga korupsi dan berafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri.

8. Mendesak pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh MPR.

Pernyataan itu dibingkai dengan simbol nasionalisme: latar belakang bendera merah putih dan slogan "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI".

Respon PPAD

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. 

Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, memberikan klarifikasi bahwa tuntutan tersebut tidak mencerminkan sikap keseluruhan purnawirawan TNI AD.

"Kami memahami bahwa usulan yang disampaikan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD," kata Komaruddin dalam keterangannya, dikutip pada Senin (28/4/2025).

Komaruddin menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan stabilitas bangsa. 

Ia mengimbau agar para purnawirawan tidak mudah terprovokasi serta tetap menjunjung tinggi etika dan aturan organisasi PPAD.

"Kami berharap Purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan dan keikhlasan untuk dapatnya memperhatikan kaidah dalam AD / ART PPAD untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Sumber: Suara