APPKSI Desak Jokowi Hapus Pungutan Ekspor CPO, DMO dan DPO

Arief mengatakan, tata kelola CPO dan turunannya telah meyebabkan nasib kami para petani plasma sawit yang jumlahnya puluhan juta serta stake holder industry sawit makin tidak jelas keberlangsungannya dalam mencari penghidupan dari sektor industry sawit di negara yang menjadi penghasil CPO terbesar didunia Berikut poin poin yang harus Bapak Presiden Ketahui.

Tak hanya itu, DMO & DPO harus dicabut karena mempersulit ekspor CPO yang mana akhirnya menyebabkan over stock di tangki tangki penimbunan CPO di pabrik pabrik kelapa sawit 

Arief menjelaskan, semua ini memberatkan kehidupan petani sawit karena pungutan ekspor CPO yang mencapai 55% dan aturan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, setelah ekspor CPO di ijinkan kembali membuat harga Tandan buah segar jatuh hingga 200% dari harga saat sebelum ada pelarangan ekspor CPO

“Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mendominasi produksi lemak dan minyak nabati dunia. Minyak kelapa sawit negara ini menyumbang sekitar 60% dari produksi minyak global, dan komoditas ekspor utama ini menghasilkan pendapatan negara sebesar USD20 miliar pada tahun 2020,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7/2022)

Sementara itu, menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yaitu GAPKI, produksi lokal minyak sawit mentah (“CPO”) telah berkurang tahun-ke-tahun dari 2020 hingga 2021, bahkan ketika permintaan global terus meningkat.

Hal ini memastikan kenaikan harga CPO global, yang positif bagi posisi transaksi berjalan Indonesia dan eksportir komoditas. 

Arief menjelaskan, kenaikan harga CPO saat ini disebabkan banyaknya hambatan yang dihadapi industri antara lain pandemi Covid-19, kekurangan tenaga kerja, musim hujan, banjir.

”Tidak tersedianya pasokan pupuk, kekurangan minyak nabati di pasar dunia. Hal ini mengakibatkan kekurangan besar-besaran dalam jumlah TBS dan CPO. Sementara itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan kegagalan penyerbukan, OER menurun dan FFA meningkat. Ini semua merupakan tantangan bagi pekebun kecil dan produsen korporat,” bebernya.

Karena musim hujan, perkebunan menghadapi gulma yang ditumbuhi rumput liar, yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan bahan kimia untuk menjaga Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia.

Situasi tetap terkendali. Selain itu, pohon kelapa sawit tumbuh lebih tinggi dari tahun ke tahun, yang akan membatasi produksi TBS. Pekebun perlu memanfaatkan harga CPO yang tinggi saat ini untuk mengumpulkan dana untuk sanitasi lokasi dan kegiatan penanaman kembali di masa depan. 

Seanjutnya, Pemerintahan Bapak Jokowi pada 28 April 2022 memberlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah dan produk olahannya, yang mengejutkan komunitas global dan dengan cepat menimbulkan reaksi negatif di seluruh dunia. 

“Malaysia, yang memasok 25% dari produksi global, tidak mampu mengisi celah yang tersisa dari larangan ekspor Indonesia; karena negara itu masih menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah akibat pembatasan pandemi. Rusia dan Ukraina menyumbang 80% dari pasar minyak bunga matahari global, yang sudah merupakan penurunan mendadak dalam pasokan minyak nabati global karena perang yang sedang berlangsung,” ungkapnya.