"Lantas apakah ini menandakan jalur persuasif telah gagal? Saya kira tidak ada kegagalan dalam hal ini. Sejak awal jalur persuasif bukanlah satu-satunya langkah yang ditempuh."
"Dalam hal ini tentu saja ada serangkaian kombinasi langkah yang telah dan sedang ditempuh secara bertahap dan terukur oleh pemerintah," kata Khairul.
Khairul menambahkan setidaknya ada beberapa langkah yang mungkin telah dan sudah dilakukan pemerintah terkait pembebasan Mehrtens dari KKB seperti mendengarkan tuntutan, membangun dialog, hingga lewat operasi psikologis.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa publik juga harus memaklumi jika strategi pembebasan Mehrtens bersifat rahasia lantaran hal tersebut menjadi aspek yang menentukan berhasil tidaknya operasi.
"Hanya saja, karena kerahasiaan dan kehati-hatian adalah aspek yang menentukan keberhasilan strategi maka pembatasan informasi dan minimnya publikasi, saya kira merupakan sesuatu yang perlu dipahami dan didukung oleh publik," jelasnya.
Khairul pun berharap agar pembebasan Mehrtens tidak perlu dilakukan dengan aksi yang berdarah-darah.
Ia tetap optimis bahwa pembebasan pilot Susi Air tersebut dapat dilakukan dengan upaya persuasif serta peningkatan tekanan psikologi secara terukur.
"Namun jika kekerasan tak terhindarkan, tentunya kita berharap kerugian dan korban jiwa dapat ditekan, terutama dari pihak aparat yang melakukan evakuasi. Bagaimanapun kita juga masih perlu mengungkap dan mendalami apa yang sesungguhnya terjadi dan mengklarifikasi berbagai isu yang menyertai kasus yang disebut sebagai aksi penyanderaan ini," tukasnya.
Tanyakan Peran Selandia Baru
Sementara itu, salah satu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga turut menyoroti kasus penyanderaan ini.
Juwana menyoroti peran Selandia Baru sebagai negara yang warganya disandera di negara lain.
Ia mengatakan bahwa belum ada upaya dari pemerintah Selandia Baru untuk membebaskan Pilot Susi Air warga negara Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurutnya, pemerintah Indonesia tentu akan memfasilitasi bila Selandia Baru akan melakukan berbagai cara membebaskan warganya.
"Masalahnya sampai hari ini saya tidak mendengar Selandia Baru minta ke pemerintah untuk dilibatkan.
Kalau pemerintah Selandia Baru minta dilibatkan maka pemerintah tidak akan menolak.
Justru kita akan memfasilitasi," ujar Hikmahanto di Jakarta 27 Mei 2023.
Ia kemudian memberi contoh ketika pesawat Garuda Woyla disandera dan diturunkan di Don Muaeng Bangkok.
Saat itu pemerintah minta untuk melakukan operasi pembebasan ke pemerintah Thailand dan dikabulkan.
"Jadi saya bertanya-tanya apakah Pemerintah Selandia Baru ini care tidak sih dengan warganya yang disandera?
Jangan-jangan justru Selandia Baru membiarkan agar isu ini terekspos untuk kerugian Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menilai tak mungkin jika suatu negara melakukan operasi militer pembebasan di negara lain.
�Apa mungkin menurunkan pasukan di teritorial negara lain," katanya.
Baca juga: Update Misi Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB, Kapolda Akan Segera Maksimalkan Negosiasi
Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengirimkan surat terbuka kepada Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins dan Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengenai situasi penyanderaan pilot Susi Air warga negara Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens.
�Ini sekarang sangat mendesak karena Indonesia menerapkan operasi siaga tempur di daerah tersebut,� kata juru bicara West Papua Action Aotearoa, Catherine Delahunty.
�Pendekatan berat militer mereka hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan menimbulkan lebih banyak ketakutan serta kebencian terhadap pemerintah daripada menyelesaikan krisis saat ini dan mengembalikan pilot ke tempat yang aman,� katanya.
Pemerintah Selandia Baru mengungkapkan mereka terus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan kapten Philips Mehrtens.
Mehrtens sudah hampir 4 bulan disandera kelompok pemberontak bersenjata OPM.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengatakan, pihaknya terus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan resolusi damai dan pembebasan yang aman bagi Mehrtens.
Termasuk bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mengerahkan staf konsuler Selandia Baru.
Sementara itu, pada kesempatan lain Pangliman TNI dalam pertemuannya dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia mengatakan sebaliknya.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya menolak tawaran bantuan dari Selandia Baru, terkait pencarian pilot Susi Air.
"Mereka menawarkan bantuan, tapi saya masih mampu menyelesaikan," katanya.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air jika Tak Ada Diskusi Kemerdekaan Papua, Selandia Baru Beri Respons,
Sumber: bali.tribunnews.com
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid