KKN, Pemakzulan Jokowi, dan People Power

OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

DALAM bulan Juni ini viral pernyataan tentang people power dan permintaan pemakzulan Jokowi di tengah masyarakat.

Awal bulan Juni beberapa tokoh nasional, ulama, purnawirawan dan para aktivis berkumpul dalam helat 26 Tahun Mega Bintang, yang diadakan oleh tokoh tua yang dikenal sejak lama Mudrick Sangidu. Beliau tokoh senior termasuk orang yang juga pernah dekat dengan Megawati.

Apa fatsalnya. Kupasan secara fakta oleh para narasumber tentang kegagalan dan pelanggaran konstitusi serta penyimpangan ideologi dari rezim Jokowi sudah sangat banyak terjadi. Sementara MPR, DPR dan MK “dikuasai” sepenuhnya oleh oligarki politik dan ekonomi.

Sehingga saluran secara linear sudah kadung tidak bisa diharapkan. Sehingga gerakan rakyat yang dikenal dengan istilah people power sebagai saluran non-linear yang menjadi pilihan. Juga konstitusional. Pernah terjadi di Indonesia.

Pada tulisan ini penulis tidak mengupas tentang banyaknya aspek yang telah dilanggar. Sudah banyak tulisan dan podcast secara rinci yang menggambarkannya. Point yang dipilih adalah tentang dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari Jokowi dan keluarganya.

Tentang hal tersebut sebenarnya data dan fakta oleh seorang dosen yang juga aktivis 98, Dr. Ubaidillah Badrun (Ubed). Pada tahun yang lalu telah disampaikan “pelaporan” kepada KPK. Belum ada kelanjutan prosesnya oleh KPK. Sepertinya “diendapkan” setelah presiden berganti.

Hanya dalam waktu sekitar tujuh tahun jadi presiden, anak-mantu Jokowi langsung menguasai bisnis dan politik. Enak hidup sebagai anak presiden, tidak perlu meniti dari bawah. Langsung loncat pada undakan tinggi.