Politik Dinasti Jokowi Adalah Politik KKN

POLHUKAM.ID -Politik dinasti yang dilakukan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai pengkhianatan nyata terhadap Reformasi 1998. Bahkan, politik dinasti Jokowi dianggap sebagai politik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, dengan merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, Jokowi telah mengkhianati Reformasi 1998, selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.

"Jokowi tidak punya andil dalam gerakan mahasiswa dan rakyat pada Reformasi 1998. Jokowi diuntungkan oleh PDIP yang mengawalnya menjadi walikota, gubernur hingga presiden 2 periode," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/10).

Di periode kedua jelang akhir masa jabatannya sebagai presiden, kata Muslim, Jokowi membangun dinasti politiknya.