Menjawab pertanyaan itu, Ganjar menegaskan jika persoalan pupuk bersubsidi memang menjadi isu nasional. Hampir semua daerah di Indonesia, petani kesulitan mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.
"Maka jalan satu-satunya, kuota pupuk bersubsidi memang harus ditambah. Tidak hanya mengandalkan impor pupuk, tapi kita juga harus menambah pabrik pembuatan pupuk dalam negeri," ucapnya.
Ganjar membenarkan jika data penerima pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan. Untuk itu, saat menjadi Gubernur Jateng, ia memperbaiki data penerima pupuk bersubsidi dengan program kartu tani.
Program itu lanjut Ganjar akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Dengan program KTP Sakti yang ia gagas, Ganjar menegaskan bahwa satu data Indonesia akan diperbaiki. Termasuk data petani, siapa yang berhak mendapat pupuk bersubsidi dapat dilihat dengan program KTP Sakti.
"Jadi di KTP Sakti itu akan terlihat, siapa yang benar-benar miskin, siapa petani yang harus dapat jatah pupuk subsidi. Maka satu data Indonesia itu sangat penting diselesaikan agar semua program bantuan kita ke depan tepat sasaran," tegasnya.***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: ayosemarang.com
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid