Tantangan Mendasar dalam Optimalisasi Pendapatan Negara, Ini Kata Menkeu

"Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu melanjutkan penguatan reformasi, baik secara administrasi maupun regulasi," terang Menkeu saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023, dalam Sidang Paripurna DPR RI, pada Selasa (31/5/2022).

Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang lebih dalam. Menkeu menyebut penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama, mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

"Penguatan dari sisi regulasi ditempuh melalui penerapan Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) secara efisien dan efektif, termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya. Substansi Undang-Undang HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat yang lemah dan UMKM," lanjutnya.

Ia menjelaskan beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya adalah Pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.

Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru. Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi core tax system dan meningkatkan aktivitas digital forensic untuk mendukung penegakan hukum pajak.