Ngadu ke DPR Tak Dibayar Rp 786 M, Vendor Korban Istaka Karya: Jokowi Tak Punya Hati!

POLHUKAM.ID - Komisi VI DPR RI melakukan rapat dengan sejumlah vendor yang menjadi korban dan tidak dibayar oleh PT Istaka Karya (Persero). 

Perusahaan pelat merah itu yang sudah disuntik mati oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023.

Total utang yang belum dibayar mencapai Rp 786 miliar dari sekitar 179 vendor yang mengerjakan sejumlah proyek. 

Meski proyek-proyek tersebut sudah berjalan dan dinikmati masyarakat, para vendor itu belum juga menerima bayaran.

Joeliman, pria berusia 85 tahun mencurahkan harapannya agar DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan ini. 

Meski telah puluhan tahun menagih haknya, Joeliman mengaku tak pernah putus asa dan menyatakan tetap semangat membangun Indonesia.

"Sempat ada solusi yang ditawarkan dari bapak-bapak anggota komisi VI DPR RI. Katanya ini hanya bisa diselesaikan secara out-of-the-box.Untuk itu kami ingin mohon, kalau bisa itu segera saja dilaksanakan. Kami puluhan tahun menunggu. Demikian, maafkan kata-kata saya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Kami tidak putus asa, kami sangat semangat. Saya sudah tidak bisa bicara dengan baik, tapi kami punya semangat ingin membangun Indonesia. Terima kasih pak, wassalamualaikum," sambung Joeliman sambil menangis.

Utang yang belum dibayarkan Istaka Karya kepada Joeliman adalah sebesar Rp 723 juta untuk proyek pembangunan kantor Imigrasi di Jakarta Selatan. 

Tak hanya Joeliman, nasib pilu juga dialami ratusan vendor Istaka Karya.

Beberapa dari mereka bahkan ada yang sudah meninggal dunia, gulung tikar, hingga bunuh diri. 

Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) Bambang Susilo menyebut kondisi ini sangat merugikan para vendor Istaka Karya.