Ia mengklaim uang itu adalah permintaan dukungan untuk sebuah kegiatan, bukan pemerasan.
“Saya bilang, ‘Yan, aku mau bikin kegiatan.’ Dia bilang, ‘Oke, Bang.’ Itu urusan personal,” tegasnya.
Beathor justru menyerang balik dengan mempertanyakan keabsahan gelar akademik Paiman.
“Dari info yayasan, S1-nya sekian tahun, S2-nya sebentar, lalu jadi profesor dalam waktu tidak sampai tiga bulan. Itu patut dipertanyakan,” katanya.
Ia juga mengkritik tajam KPU yang dinilainya lalai dalam melakukan verifikasi.
“KPU seharusnya mendatangi langsung kampus tempat kandidat belajar, mencocokkan arsip dengan dokumen. Jangan cuma percaya fotokopi,” ujarnya.
Sebagai solusi politik, Beathor menyarankan agar Jokowi mengakui dan meminta maaf kepada publik, serta menarik Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden.
“Jokowi harus minta maaf, dan Gibran sebaiknya mundur. Itu langkah terhormat.”
Mengenai laporan polisi yang kini menjeratnya, Beathor mengaku tidak gentar sama sekali.
Sebagai aktivis yang mengaku pernah ditangkap tujuh kali di era Orde Baru, ia justru menyambut proses hukum ini sebagai ajang pembuktian.
“Alhamdulillah. Supaya semuanya jelas dan terbuka. Saya tidak takut,” ujarnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bongkar Fakta Harga Chromebook di Sidang Tipikor: Rp10 Juta atau Rp5,8 Juta?
KPK Panggil Lagi Yaqut Cholil Qoumas, Misteri Kerugian Triliunan dari Kasus Kuota Haji Terkuak?
Mengungkap Skandal Nikel Rp 2,7 T: Jampidsus Geledah Rumah Mantan Menteri LHK & Anggota DPR!
Roy Suryo Balas Dendam? Ini Rencana Pelaporan Balik ke Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis