Pakar Hukum UGM: Dari Aparat hingga Pejabat, Negara Rusak karena Politik Oligarki!

POLHUKAM.ID - Kondisi Indonesia tengah disorot hingga mancanegara akhir-akhir ini. 

Sejumlah kekacauan yang terjadi, dipicu oleh kebijakan seperti efisiensi anggaran, PHK massal, hingga isu kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Atas kondisi yang terjadi, masyarakat dari berbagai lapisan kemudian melakukan unjuk rasa di sejumlah daerah. 

Namun, tragedi terjadi di Jakarta saat pengemudi ojek online yang sedang bekerja, dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob hingga tewas, pada Kamis (28/8/2025) lalu.

Pakar Hukum dan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan, brutalitas aparat terus menerus terjadi di Indonesia. Ini sering kali tidak pernah diminta pertanggungjawaban secara terbuka.

"Kisah terbunuhnya Affan (korban tewas yang dilindas mobil Brimob), itu adalah refleksi dari rezim penguasa yang tidak pernah tegas terhadap persoalan-persoalan kekerasan yang terus menerus terjadi dan tanpa pertanggungjawaban," ungkapnya, ditulis Sabtu (30/8/2025).

Presiden Harus Bertanggung Jawab Atas HAM

Tak langsung merespons usai warga sipil dilindas mobil Brimob, Presiden Prabowo Subianto baru menyampaikan pernyataan pada esok harinya. Prabowo mengaku terkejut dan kecewa atas apa yang terjadi.

"Saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan," kata Prabowo lewat video yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (29/8/2025)

Presiden juga meminta agar kasus diusut sampai tuntas. 

"Saya sudah perintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan," tutur Prabowo.

Herlambang berpendapat, presiden tidak seharusnya hanya mengungkapkan perasaan sedih dan kecewa.