PDIP Endus Siasat Jokowi di Balik Perintah Prabowo-Gibran 2 Periode: Mekanisme Penyelamatan Diri Dari Kasus!

POLHUKAM.ID - PDI Perjuangan (PDIP) secara tajam menyoroti manuver politik terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.

Partai banteng moncong putih itu mengendus adanya sebuah siasat besar yang sedang dimainkan, yang diduga kuat terkait dengan polemik ijazah yang kini menjerat Jokowi dan putranya.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa arahan Jokowi yang terkesan terburu-buru itu bukanlah tanpa sebab. 

Menurutnya, ada sebuah "mekanisme penyelamatan" yang sedang coba dibangun oleh Jokowi untuk menghadapi badai hukum yang mengancam.

Pernyataan Jokowi yang menjadi pemicu reaksi keras ini disampaikan saat ia bertemu dengan kelompok relawannya di Solo. 

Mantan politisi PDIP itu dengan tegas memberikan komando politik jangka panjang.

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025).

Bagi PDIP, pernyataan ini sangat janggal. Andreas menilai, pembicaraan soal dua periode atau Pilpres 2029 adalah hal yang terlalu dini, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran bahkan belum genap berjalan satu tahun.

"Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya. Juga kita perlu perhatikan gitu ee... apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan," kata Andreas dalam tayangan program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (22/9/2025).

Andreas kemudian membeberkan analisis partainya. 

Menurutnya, manuver Jokowi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi genting yang sedang dihadapinya.

Serangan hukum terkait keabsahan ijazah kini mengarah langsung kepada Jokowi dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, Gibran saat ini tengah menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah setingkat SMA yang digunakannya saat mendaftar Pilpres 2024.

"Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan," tegas Andreas.

Kecurigaan PDIP ini bukan tanpa dasar. Andreas mengingatkan publik pada rekam jejak politik Jokowi menjelang Pilpres 2024. 

Kala itu, aturan konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden secara kontroversial diubah oleh Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya meloloskan Gibran untuk maju mendampingi Prabowo.

Bagi PDIP, ini adalah bukti kelihaian Jokowi dalam memainkan instrumen kekuasaan untuk mencapai tujuan politiknya.

"Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat ini kan tentu ada ada latar belakangnya," kata Andreas.

"Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu," jelasnya.

Sumber: Suara