Jokowi Terbitkan Aturan Baru: Penyidikan Pidana Cukai Bisa Disetop demi Penerimaan Negara

POLHUKAM.ID - Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2023, tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk kepentingan negara.

Dalam ayat 1 pasal 2 beleid tersebut, dijelaskan untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

"Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar," demikian Ayat 2 Pasal 2 aturan tersebut.

Dalam Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, penyidik memberitahukan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penghentian Penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2.

"Dalam hal tersangka bermaksud mengajukan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersangka menyampaikan permohonan penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk," demikian bunyi Pasal 3 ayat 2.