Dilematis Memprihatinkan Penanganan Pengungsi Rohingya dan Kurang Seriusnya Pemerintah

Baca Juga: Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun Bersimbah Darah Terkena Lemparan Batu Saat Iringi Jenazah Lukas Enembe di Sentani

Farhana menyoroti kekurangan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2016 yang hanya mengatasi aspek darurat tanpa memberikan panduan lebih lanjut.

Farhana menekankan bahwa penanganan pengungsi Rohingya seharusnya dilakukan di dua tingkat, yaitu menyelesaikan akar permasalahan di Myanmar dan memberikan dukungan nasional di Indonesia.

Baca Juga: Kemenko Marves Masih Menunggu Investigasi Penyelidikan Kepolisian dan Disnaker Terkait Kebakaran ITSS Morowali

Dia menyarankan Indonesia untuk mendorong Myanmar dan negara-negara ASEAN lainnya untuk bekerja sama dalam menangani isu ini.

Meskipun Indonesia baru-baru ini terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, penanganan pengungsi Rohingya dianggap sebagai ujian bagi negara ini.

Baca Juga: Indra Charismiadji Jubir Timnas AMIN yang juga Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 dari Partai Nasdem Ditangkap Aparat Kejaksaan

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: jurnallugas.com