Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

POLHUKAM.ID - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais kembali menyoroti megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui kanal YouTube pribadinya.

Ia menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai kebijakan anggaran IKN pada tahun 2025.

"Berita terbaru soal IKN adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN. Anggaran IKN diblokir," ujar Amien Rais dikutip pada Selasa (11/2/2025).

Dikatakan Amien Rais, pemblokiran anggaran ini merupakan sinyal bahwa proyek IKN tidak lagi menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa pemblokiran anggaran berarti proyek tersebut tidak akan mendapatkan dana dari APBN.

"Buat saya diblokir itu jelas, sudah tidak bisa diperdebatkan. Ditutup. Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN," ucapnya.

Lebih lanjut, Amien menilai bahwa pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan berat akibat tingginya utang luar negeri yang diwarisi dari era mantan Presiden Jokowi.

"Saya cenderung berpendapat, memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot," Amien Rais menuturkan.

Ia mengkritik kebijakan pembangunan IKN yang menurutnya terlalu ambisius dan tidak mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Amien Rais bilang, Jokowi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek IKN harus bertanggung jawab atas apa yang ia sebut sebagai "ambisi buta".

"Nah Jokowi atau Mulyono beserta peledupannya, harus diseret ke pengadilan mempertanggungjawabkan atas kegagalan ambisi buta mereka," kuncinya.

👇👇

Sebelumnya, wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami penundaan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.