Ubedillah juga menyoroti praktik politik dinasti yang menurutnya berlangsung jauh lebih cepat di era Jokowi ketimbang di masa Soeharto.
Ia menyebut, Soeharto baru memasukkan anaknya ke kabinet setelah puluhan tahun berkuasa.
Sementara itu, Jokowi dalam lima tahun pertama kepemimpinan sudah berhasil menempatkan anak dan menantunya sebagai kepala daerah.
Kini, anak Jokowi bahkan telah menjabat sebagai wakil presiden dan memimpin partai politik.
"Jadi menurut saya, kecepatan menjadi politik dinasinya lebih cepat dari Soeharto dan warisan kerusakan demokrasi lebih sistemik," tuding mantan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Lebih jauh, Ubedillah menilai kekuasaan Jokowi telah menormalisasi praktik-praktik otoriter melalui jalur hukum, atau yang ia sebut sebagai autocratic legalism.
Ia juga menyebut pemerintahan ini sebagai bentuk baru kleptokrasi, yakni kekuasaan yang dibangun atas dasar pencitraan dan manipulasi politik yang masif.
"Memang kleptokrasi baru yang dilakukan oleh Jokowi. Saya juga menjuluki rezim ini simulakra, yang hobi pencitraan, politik tipu-tipu," tandasnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Noel Bocorkan Kode Parpol di Skandal Sertifikasi K3: Huruf K dan 3 Huruf Ini!
KPK Telusuri Aset Ridwan Kamil Hingga Luar Negeri, Benarkah Terkait Korupsi Rp222 Miliar Bank bjb?
Buni Yani Tantang KPK: OTT Gencar Tapi Tak Berani Usut Jokowi dan Keluarga, Kenapa?
Dalang Pencurian Emas 774 Kg Dibebaskan Jadi Tahanan Rumah, Ini Fakta Hukum yang Bikin Geram!