Namun salah seorang pejabat dari Prayagraj Development Authority (PDA) yang menghancurkan rumah Javed Ahmed mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan pemberitahuan pembongkaran Mei lalu.
Dalam surat pemberitahuan tersebut pihak PDA memintanya untuk segera datang. Menanggapi pernyataan tersebut, putri Ahmed, Afreen Fatima membantahnya. Menurutnya, keluarga tersebut hanya diberitahu melalui sebuah pemberitahuan yang ditempelkan di pintu mereka pada Sabtu, 11 Juni 2022.
Sekelompok pengacara juga menulis surat ke pengadilan tinggi, menyebut bahwa pembongkaran itu melanggar hukum.
"Tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang konstruksi ilegal yang diterima oleh terdakwa atau istrinya," kata surat mereka.
Ini bukan pertama kalinya Uttar Pradesh dan beberapa negara bagian lain yang berada di bawah pemerintahan BJP dituduh melakukan penghancuran untuk menargetkan para pengunjuk rasa yang diduga sebagai korban kekerasan komunal.
Kelompok Mahasiswa Islam dalam sebuah pernyataan mengatakan, penangkapan dan pembongkaran rumahnya merupakan contoh lain komunalisme dan otoritarianisme Polisi dan Pemerintah.
"Mereka bisa menghancurkan rumah kita, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan tekad kita. Kami akan terus berjuang melawan upaya mereka untuk mempermalukan Muslim dan mempolarisasi negara. Kami berharap peradilan akan menghentikan buldoser supremasi hukum yang terang-terangan ini sebelum terlambat,” bunyi pernyataan kelompok Mahasiswa Islam tersebut.
Sumber: rm.id
Artikel Terkait
Tentara Israel Mulai Ditarik dari Gaza, Begini Kondisi Terkini
Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata
Jepang Ultimatum Israel: Hentikan Serangan atau Tokyo Akui Palestina
Hamas Setujui Proposal Damai Trump, Nasib Netanyahu di Ujung Tanduk