Presiden Shavkat Mirziyoyev menandatangani dekrit yang menyatakan darurat selama sebulan itu setelah demonstran yang merangsek ke gedung-gedung pemerintahan di wilayah ibu kota Karakalpakstan, Nukus.
Perintah resmi mengatakan keadaan darurat akan berlangsung dari 3 Juli hingga 2 Agustus. Keputusan tersebut membatasi masuk dan keluar dari provinsi. Semua acara publik juga dilarang.
Dekrit ini juga memperkenalkan pembatasan sementara untuk perlindungan ketertiban umum seperti membatasi masuknya kendaraan dan pencarian individu, dll.
Pemerintah Karakalpakstan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa polisi telah menahan para pemimpin protes Jumat (1/7/2022), dan beberapa pengunjuk rasa lainnya yang telah melakukan perlawanan.
Seusai protes meluas ini, Mirziyoyev kemudian mengumumkan pembatalan rencana untuk membatasi otonomi provinsi Karakalpakstan.
Di bawah konstitusi Uzbekistan saat ini, Karakalpakstan merupakan republik berdaulat di dalam Uzbekistan yang memiliki hak untuk memisahkan diri dengan mengadakan referendum.
Versi baru konstitusi mencatat bahwa Uzbekistan berencana untuk mengadakan referendum dalam beberapa bulan mendatang. Versi itu tidak akan lagi menyebutkan kedaulatan Karakalpakstan atau hak untuk memisahkan diri.
Artikel Terkait
Kode HTML Kosong? Ini Rahasia Menulis Artikel yang Tak Terbaca Mesin Pencari!
Stadion Langit NEOM: Fakta Mencengangkan di Balik Stadion Gantung 350 Meter untuk Piala Dunia 2034
46 Anak Gaza Tewas dalam 12 Jam: Ini Serangan Mematikan Israel Sejak Gencatan Senjata
45 Tewas dalam Serangan Terbaru Israel ke Gaza, Korban Didominasi Perempuan dan Anak-anak