Presiden Shavkat Mirziyoyev menandatangani dekrit yang menyatakan darurat selama sebulan itu setelah demonstran yang merangsek ke gedung-gedung pemerintahan di wilayah ibu kota Karakalpakstan, Nukus.
Perintah resmi mengatakan keadaan darurat akan berlangsung dari 3 Juli hingga 2 Agustus. Keputusan tersebut membatasi masuk dan keluar dari provinsi. Semua acara publik juga dilarang.
Dekrit ini juga memperkenalkan pembatasan sementara untuk perlindungan ketertiban umum seperti membatasi masuknya kendaraan dan pencarian individu, dll.
Pemerintah Karakalpakstan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa polisi telah menahan para pemimpin protes Jumat (1/7/2022), dan beberapa pengunjuk rasa lainnya yang telah melakukan perlawanan.
Seusai protes meluas ini, Mirziyoyev kemudian mengumumkan pembatalan rencana untuk membatasi otonomi provinsi Karakalpakstan.
Di bawah konstitusi Uzbekistan saat ini, Karakalpakstan merupakan republik berdaulat di dalam Uzbekistan yang memiliki hak untuk memisahkan diri dengan mengadakan referendum.
Versi baru konstitusi mencatat bahwa Uzbekistan berencana untuk mengadakan referendum dalam beberapa bulan mendatang. Versi itu tidak akan lagi menyebutkan kedaulatan Karakalpakstan atau hak untuk memisahkan diri.
Artikel Terkait
Netanyahu Buka Suara: Perang dengan Iran Belum Usai, Masih Ada Pekerjaan Rumah yang Nggak Selesai-Selesai
Israel Bangun Pangkalan Militer Rahasia di Gurun Irak untuk Serang Iran, AS Tahu tapi Irak Tak Diizinkan Tahu
Dokumen FBI Bocor: Makhluk 4 Kaki Keluar dari UFO, Ini Bukti Mengerikannya!
Kisah di Balik 4 Anak Elon Musk: Mantan Dewan OpenAI Bongkar Rahasia Donasi Sperma & Gugatan Besar