Ribuan Pengunjuk Rasa Turun ke Jalan di Paris, Protes UU Imigrasi Kontroversial yang Dianggap Diskriminatif dan 'Rasis'

polhukam.id - RIBUAN pengunjuk rasa turun ke jalan di ibukota Prancis, Paris pada Minggu 14 Januari 2024, guna memprotes undang-undang (UU) imigrasi pemerintah yang kontroversial serta baru disahkan dengan dukungan anggota parlemen ekstrem kanan di parlemen.

Menanggapi seruan lebih dari 400 asosiasi, serikat pekerja dan partai politik, para pengunjuk rasa tersebut berani menghadapi cuaca dingin untuk menyatakan penolakan mereka terhadap UU tersebut.

Berkumpul di Lapangan Republik, para pengunjuk rasa berbaris menuju Lapangan Clichy, menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan pemerintah untuk mendorong UU dengan dukungan dari partai ekstrem kanan National Rally (RN) itu.

Baca Juga: Dari Paris, Berlin, Wina, Hingga Eindhoven Belanda, Sejumlah Kota di Berbagai Negara Lakukan Unjuk Rasa Solidaritas untuk Palestina

Pengkritik UU tersebut berpendapat bahwa aturan dalam legislasi itu akan mengarah pada diskriminasi terhadap orang asing di negara tersebut dan menuntut ditinggalkannya kebijakan yang mereka anggap kebijakan "rasis".

Para pengunjuk rasa membawa plakat "Kami Tidak Ingin Masyarakat Dibangun Atas Rasisme, Kolonialisme, Fasisme" dan "Kami Bekerja di Sini. Kami Hidup di Sini. Kami Tetap di Sini".

Mereka juga meneriakkan slogan seperti "Solidaritas dengan mereka yang tidak berdokumen," mengacu pada mereka yang tidak memiliki izin tinggal.

Baca Juga: Pameran Fotografi Borobudur dan Koleksi Wastra Indonesia 'Selimut Nusantara' Digelar di Louvre Paris

Aksi tersebut, yang menarik peserta selain imigran, juga dihadiri oleh beberapa politisi, seperti anggota legislatif dari partai sayap kiri France Unbowed termasuk Mathilde Panot, Carlos Martens Bilongo, Hadrien Clouet dan Daniele Obono.

Berbicara kepada Anadolu, Clouet mengkritisi pemerintah saat ini karena bersekutu dengan ekstrem kanan dalam mengesahkan UU imigrasi tersebut.

Clouet menyatakan keprihatinannya, mengatakan bahwa pemerintah "sedang melaksanakan program (politisi ekstrem kanan) Jean-Marie Le Pen dan Marine Le Pen. Ini sangat memalukan".