Inasgoc: Mana Mungkin Formula E Dibandingkan dengan Asian Games? Sangat Jauh Berbeda

Raja mengatakan hal seperti itu menanggapi berita bahwa pargelaran Formula E yang digelar DKI dikaitkan dengan Asian Games 2018 dan Motor GP Word Superbike 2022.

Menurut Raja Pane, proses menjadi tuan rumah Asian Games 2018 Jakarta-Palembang itu cukup panjang. Semua prosedur dilewati dengan hati-hati dan terencana.

Baca Juga: Formula E Jakarta Gak Disponsori BUMN, Pengamat: Anies Memang Dianaktirikan

"Saya mengikuti proses bidding jadi tuan rumah Asian Games 2018 itu sejak 2010. Jadi, tidak elok jika menyamakan Formula E dengan Asian Games," ujar Raja Pane yang dua periode menjadi Komte Eksekutif KOI.

"Perlu dicatat juga bahwa pelaksanaan Asian Games 2018 itu meraih sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Pengakuannya bukan hanya dari OCA, tetapi juga dari Komite Olimpiade Internasional (IOC)," tambah mantan Ketua Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (SIWO) Pusat dua periode ini.

Bahkan, kata Raja, penyelenggaran Asian Games 2018 merupakan tersukses sepanjang adanya perhelatan olahraga bangsa-bangsa Asia itu. "Kota Jakarta juga berbenah dan kini semakin cantik berkat adanya Asian Games," kata Raja Pane menambahkan.

Secara terpisah, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto mendukung pelaksanaan Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, 4-5 Juni 2022. Namun, mantan Wakil Ketua dan Direktur Keuangan Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) ini merasa janggal ketika Formula E yang digelar Pemda DKI Jakarta itu dikaitkan dengan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang dan Moto GP dan World Superbike (WSBK) 2022. 

"Kita apresiasi Formula E dan kita berharap semoga sukses. Tetapi, Asian Games 2018 dan MotoGP tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan Formula E, baik sisi persiapan, koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, pemenuhan kewajiban dengan pihak lembaga asing, dan kualitas serta standar tingkat venue yang digunakan," kata Gatot S Dewa Broto. 

Pelaksanaan Asian Games 2018 yang mendapat dukungan dana penuh dari pemerintah pusat itu, kata Gatot S Dewa Broto, mempunyai dasar hukum yang jelas dan melalui proses panjang. 

Pertama, komitmen pemerintah dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan ada koordinasi antar-Kementerian dan Lembaga terkait serta mendapat persetujuan Komisi X DPR RI. Begitu juga pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kedua, memiliki dasar hukum yang jelas di mana ada Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres). Dan, ketiga, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.