POLHUKAM.ID - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), salah satu pemicu melemahnya perekonomian nasional.
Ia menilai proyek yang memerlukan anggaran Rp466 triliun itu, sulit berjalan dengan baik, karena menguras anggaran negara dalam jumlah jumbo.
“Banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita buruk, melemah. Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN, sudah jelas-jelas bahwa itu impossible, undang-undangnya pun melanggar konstitusi,” ujar Anthony dikutip dari podcast EdShareOn yang tayang Rabu (16/7/2025).
Anthony bilang, pembangunan IKN yang dimulai sejak era Presiden Jokowi itu, diduga sarat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada saat itu kan era Jokowi. Jokowi yang punya kebijakan, diduga banyak koruptif, gitu kan. Banyak untuk dia, grup-grupnya,” kata Anthony, dikutip Kamis (17/7/2025).
Pernyataan Anthony sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024.
Di mana, ICW menemukan kekhawatiran investor asing terhadap jaminan bebas korupsi ketika menanamkan modal di IKN.
Temuan ICW lainnya menyebut, sebanyak 24 proyek di IKN memiliki potensi kecurangan dengan total anggaran Rp8,57 triliun.
Salah satu yang mengemuka adalah pembangunan jalan tol di IKN.
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!