POLHUKAM.ID - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), salah satu pemicu melemahnya perekonomian nasional.
Ia menilai proyek yang memerlukan anggaran Rp466 triliun itu, sulit berjalan dengan baik, karena menguras anggaran negara dalam jumlah jumbo.
“Banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita buruk, melemah. Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN, sudah jelas-jelas bahwa itu impossible, undang-undangnya pun melanggar konstitusi,” ujar Anthony dikutip dari podcast EdShareOn yang tayang Rabu (16/7/2025).
Anthony bilang, pembangunan IKN yang dimulai sejak era Presiden Jokowi itu, diduga sarat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada saat itu kan era Jokowi. Jokowi yang punya kebijakan, diduga banyak koruptif, gitu kan. Banyak untuk dia, grup-grupnya,” kata Anthony, dikutip Kamis (17/7/2025).
Pernyataan Anthony sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024.
Di mana, ICW menemukan kekhawatiran investor asing terhadap jaminan bebas korupsi ketika menanamkan modal di IKN.
Temuan ICW lainnya menyebut, sebanyak 24 proyek di IKN memiliki potensi kecurangan dengan total anggaran Rp8,57 triliun.
Salah satu yang mengemuka adalah pembangunan jalan tol di IKN.
Artikel Terkait
Ressa Rizky Rosano Buka Suara: Benarkah Sudah Nikah & Punya Anak di Usia 17 Tahun?
PPATK Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp155 Triliun: Devisa Negara Bocor ke Singapura?
Habib Bahar bin Smith Ditahan! Ini Pasal Berat yang Menghantuinya
Rahasia Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kunci: Isu Polri, Gaza, dan Pemberantasan Korupsi Terbongkar!