POLHUKAM.ID - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), salah satu pemicu melemahnya perekonomian nasional.
Ia menilai proyek yang memerlukan anggaran Rp466 triliun itu, sulit berjalan dengan baik, karena menguras anggaran negara dalam jumlah jumbo.
“Banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita buruk, melemah. Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN, sudah jelas-jelas bahwa itu impossible, undang-undangnya pun melanggar konstitusi,” ujar Anthony dikutip dari podcast EdShareOn yang tayang Rabu (16/7/2025).
Anthony bilang, pembangunan IKN yang dimulai sejak era Presiden Jokowi itu, diduga sarat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada saat itu kan era Jokowi. Jokowi yang punya kebijakan, diduga banyak koruptif, gitu kan. Banyak untuk dia, grup-grupnya,” kata Anthony, dikutip Kamis (17/7/2025).
Pernyataan Anthony sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024.
Di mana, ICW menemukan kekhawatiran investor asing terhadap jaminan bebas korupsi ketika menanamkan modal di IKN.
Temuan ICW lainnya menyebut, sebanyak 24 proyek di IKN memiliki potensi kecurangan dengan total anggaran Rp8,57 triliun.
Salah satu yang mengemuka adalah pembangunan jalan tol di IKN.
Artikel Terkait
Polisi Gerebek Pesta Gay di Surabaya, Ini Kronologi Lengkap yang Berawal dari Laporan Warga
Bocoran Dokumen hingga Pengacara! 4 Kesamaan Mengejutkan Proses Perceraian Andre Taulany dan Baim Wong
Sengkarut Utang Whoosh: Alasan Jokowi Tegaskan KCJB Bukan untuk Cari Untung
Satu Kembali, Sisanya Hilang: Daftar Lengkap Perhiasan yang Dicuri dari Louvre Paris