Moeldoko Jadi Sorotan! Publik Kaitkan Isu Ijazah Jokowi Dengan Kudeta Demokrat

POLHUKAM.ID - Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali ramai di media sosial dikaitkan dengan Partai Biru alias Partai Demokrat.

Namun, Partai Demokrat langsung menepis tuduhan bahwa mereka berada di balik narasi tersebut.

Di tengah perdebatan, publik justru mengaitkan kembali jejak lama yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya merebut kendali Partai Demokrat.

Anggota DPR Fraksi Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa partainya tidak ada kaitannya dengan polemik ijazah Presiden. 

Ia menyebut isu ini sebagai pengalihan perhatian dari persoalan bangsa yang lebih penting.

“Demokrat tidak terlibat. Ini bukan agenda kami. Tuduhan semacam ini hanya pengalihan isu,” ujar Frederik, yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Politik dan Keamanan DPP Demokrat, Selasa 29 Juli 2025.

Frederik menambahkan bahwa menjaga kehormatan partai dan kader adalah harga mati, termasuk dengan menempuh jalur hukum jika fitnah menyasar nama baik individu atau institusi.

Ia juga menyinggung pentingnya kemandirian politik agar perjuangan tidak terkooptasi pihak luar.

Namun di tengah klarifikasi Demokrat, netizen justru kembali mengungkit peran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang merupakan lingkar satu kekuasaan Presiden Jokowi, dalam kisruh Partai Demokrat beberapa tahun lalu.

Kasus ini dinilai masih membekas dalam ingatan publik.

Pada 2021, Moeldoko disebut sebagai aktor utama dalam upaya pengambilalihan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, yang menyatakan dirinya sebagai ketua umum.

Langkah itu ditolak Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan berbuntut panjang ke ranah hukum.

Pemerintah lewat Kemenkumham menolak mengesahkan hasil KLB tersebut. 

Moeldoko menggugat, tapi gugatan demi gugatan—dari PTUN hingga kasasi di Mahkamah Agung—berakhir kandas.

Upaya terakhir berupa Peninjauan Kembali (PK) juga resmi ditolak MA pada Agustus 2023.

AHY sejak awal menyebut adanya intervensi dari lingkar dalam kekuasaan, tanpa menyebut nama. Namun, Demokrat kemudian secara terbuka menegaskan bahwa Moeldoko, yang saat itu menjabat KSP, adalah sosok yang dimaksud.