Sikap Munafik Politik dan Upaya Menyelamatkan Diri: Siap Masuk Gerindra

Rakyat tentu tidak buta melihat ini. Semakin besar tekanan publik untuk mengusut skandal judol sampai tuntas, termasuk siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Pragmatisme Politik atau Munafik?

Ada yang menyebut langkah Budi Arie dan Projo sebagai bentuk pragmatisme politik. Tapi kenyataannya, publik menyebutnya sebagai kemunafikan. 

Ketika kekuasaan Jokowi kuat, mereka memuja-muja. Ketika kekuasaan berpindah, mereka membelot tanpa rasa malu. 

Bahkan ketika Prabowo menyindir Budi Arie di hadapan publik tentang afiliasinya—“Masuk PSI ya kau? Bukan, hah?”—semua hanya dibalas dengan tawa ringan, seolah menunjukkan betapa cair dan tidak bermoralnya posisi politik para elite relawan itu.

Rakyat Masih Menuntut Keadilan

Rakyat belum lupa. Nama Budi Arie masih kuat dikaitkan dengan skandal judol. 

Meskipun Kominfo terus menutup situs-situs, tidak ada transparansi, tidak ada evaluasi, dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. 

Skandal ini bisa menjadi titik awal untuk membuka borok kekuasaan Jokowi di sektor digital dan komunikasi, dan para pemain utamanya tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja hanya karena mereka “tegak lurus” pada penguasa baru.

Kesimpulan: Saatnya Menuntut Akuntabilitas

Perubahan haluan politik bukan dosa. Tetapi jika perubahan itu dilakukan demi menghindari tanggung jawab hukum dan mengaburkan jejak kejahatan, maka publik wajib bersuara. 

Projo boleh saja tak lagi “Pro Jokowi”, boleh juga “tegak lurus” ke Prabowo, bahkan boleh masuk Gerindra atau PSI. 

Tetapi Budi Arie tidak bisa terus bersembunyi di balik simbol dan jargon politik.

Keadilan tetap harus ditegakkan. Skandal judol bukan soal politik semata, tapi soal moral dan hukum. 

Saat kekuasaan berganti, rakyat harus memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan jabatan dan korupsi harus diadili, tak peduli berapa kali ia mengganti baju politiknya.

Penutup:

Bangsa ini terlalu lama dikuasai oleh para oportunis. Jika rakyat diam, maka drama politik semacam ini akan terus berulang. 

Saatnya menuntut bukan hanya perubahan kekuasaan, tetapi juga perubahan etika dan pertanggungjawaban. ***

Sumber: FusilatNews