Untuk itu, Jokowi harus objektif mengganti menteri yang benar-benar kinerjanya rendah. Kinerja para menteri idealnya berdasarkan hasil evaluasi sehingga dasar reshuffle lebih didasari pada pertimbangan profesionalisme.
"Dengan begitu, menteri yang di-reshuffle hanya sebatas yang berkinerja rendah. Jokowi harus berani mereshufflenya tanpa memandang asal partainya," kata Jamil kepada Polhukam.id.
"Tetapi reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi bila atas pertimbangan akomodir politik. Jokowi misalnya, melakukan reshuffle hanya untuk mengakomodir menteri dari PAN," tambahnya.
Jamil menambahkan kalau reshuffle atas pertimbangan tersebut, maka sebanyak apa pun reshuffle dilakukan kinerja kabinet tidak akan meningkat.
Artikel Terkait
STNK 2026 Bisa Diperpanjang Tanpa KTP Pemilik Lama, Tapi Ada Bom Waktu di 2027!
Blanket Overflight AS: Ancaman Tersembunyi bagi Kedaulatan Udara Indonesia?
Kamera Lumix hingga Mac Mini: Ini 6 Barang Mewah yang Disita KPK dari Faizal Assegaf, Diduga Pemberian Eks Pejabat Bea Cukai
SP3 Keluar! Rismon Sianipar Dinyatakan Bebas dari Kasus Ijazah Jokowi, Ini Kata Ahli Forensik