Bukan Erick Thohir, Prabowo Perintahkan Danantara untuk Bereskan Masalah BUMN

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia-bukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir—untuk membereskan persoalan-persoalan di tubuh BUMN. Pasalnya, potensi aset negara yang ada di BUMN disebut mencapai USD 1.000 triliun.

"Saya memberi tugas kepada BPI Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menjelaskan, dalam dunia usaha dikenal istilah return on asset (ROA), di mana kinerja bisnis dikatakan baik apabila ROA mencapai sekitar 12%.

"Katakanlah konservatif 10%, atau untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia di BUMN-BUMN kita lebih dari USD 1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar (setara Rp809,6 triliun). Kalau USD 50 miliar, APBN kita tidak akan defisit," katanya.

Selain itu, Prabowo menyoroti pengelolaan bisnis di sejumlah BUMN yang dinilai tidak masuk akal. Ia menyinggung kondisi perusahaan yang merugi namun memiliki jumlah direksi dan komisaris sangat banyak.

"Pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget," ujarnya.

Prabowo pun meminta Danantara untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa jumlah komisaris di setiap BUMN idealnya hanya empat hingga lima orang.

"Saya potong, setengah. Komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat–lima orang," ucapnya.

Sumber: okezone

Foto: Presiden Prabowo Nota Keuangan (Foto: Okezone)